Rabu, 21 April 2021

STAIN Majene, Tantangan dan Peluang

Oleh : Prof Ahmad Rofiq *)

SMOL.id- Majene – Pada 12 November 2019, usia Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, baru memasuki tahun ke-4. Usia yang masih ”bayi” sudah harus menancapkan kekuatan dirinya untuk menghadapi persaingan yang cukup ketat, karena ada banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang sudah lebih tua usianya.

Ada delapan perguruan tinggi (PT) lain di Sulawesi Barat, dua PT negeri, yaitu Universitas Negeri Sulawesi Barat dan Universitas Terbuka, lainnya swasta, Universitas Tomakaka, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPMAN Majene, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bangsa Majene, AMIK Tomakaka, dan Universitas Al Asyariah Mandar.

Sebagai PTKIN atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, harus siap mengejawantah dirinya menjadi kampus terdepan. STAIN Majene diresmikan pada 12 November 2016 di Masjid Agung Ilaikal Masir, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Kini sudah tancap gas dengan speed tinggi, untuk alih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Ini karena selain mendapatkan dukungan dari Gubernur Andi Ali Baal Masdar dan Wakil Gubernur Enny Anggraeny Anwar, juga dari Pemerintah Kabupaten Majene.

Kabupaten Majene yang luasnya 947,84 m2, dipimpin oleh Bupati Fahmi Massiara juga secara multiyear berkomitmen membebaskan lahan 2 hektare/pertahun demi perluasan kampus STAIN Majene. Karena PTKIN adalah modal penting bagi Pemkab Majene dan Pemprov Sulawesi Barat, yang sebagai provinsi berusia 15 tahun – laksana anak muda akal baligh – yang musti banyak membutuhkan sumber daya manusia yang unggul.

Tantangan STAIN

Provinsi Sulawesi Barat yang menurut laman wikipedia.org, berpenduduk 1.316.812 (2015) terdiri atas pemeluk agama Islam 79.86%, Kristen Protestan 15.96%, Hindu 1.50%, Katolik 1.45%, Agama Suku 1.21%, dan Buddha 0.02%.

Persoalan agama, selain soal kemantapan akidah, juga bagaimana beragama secara wasathiyah (moderat), toleran, persaudaraan, juga rasa kebersamaan di atas dasar bangunan kemajemukan atau ke-bhinnekaan adalah merupakan modal dasar yang perlu terus menerus dipupuk dan dirawat bersama.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,41 persen dari jumlah penduduk per Maret 2019 atau mencapai 25,14 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan Maret 2018 yang berada di angka 9,82% atau 25,95 juta jiwa, angka kemiskinan turun sebesar 41 basis poin (bps) atau sebanyak 810 ribu jiwa.

Dari 34 provinsi, terdapat 16 provinsi yang memiliki angka kemiskinan di atas angka nasional. Lima provinsi yang memiliki angka kemiskinan terbesar berada di kawasan timur Indonesia. Provinsi tersebut adalah Papua (27,53%), Papua Barat (22,17%), Nusa Tenggara Timur (21,09%), Maluku (17,69%), dan Gorontalo (15,52%).

Sementara posisi Sulawesi Barat, kemiskinan ada di angka 11,2% (151,40 ribu orang). Dari sisi persentase, berada sedikit di atas Jawa Tengah, di angka 10,2%.

Selain itu, persoalan stunting dan pernikahan anak usia dini masih menjadi dua permasalahan kependudukan di Sulawesi Barat. Merujuk data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), menunjukkan persentase pernikahan anak usia dini di Sulbar di atas rata-rata nasional yang mencapai 19,4 persen.

Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, Andi Ritamariani, berharap, peringatan Harganas (18/7/2019) bisa menjadi momentum kolaborasi program BKKBN dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan di Sulbar tersebut.

Implikasi berikutnya, ketika angka perkawinan usia dini dan stunting masih ada, adalah prevalensi bertambahnya angka kemiskinan baru. Kala di usia anak-anak sudah harus atau terpaksa menikah, maka berikutnya adalah bekerja.

Pekerjaan yang cocok, karena kurang kompetensi dan skill, maka tentu pekerjaan padat karya yang bisa dilakukan. Alih-alih bergaji tinggi, bisa melampaui sedikit upah minimum kabupaten saja, sudah cukup baik. Karena untuk menambah skill dan kompetensi tentu butuh belajar di tingkatan lebih tinggi.
Unggul dan Malaqbiq

Karena itu, STAIN Majene, tidak bisa berdiam diri dan berpartisipasi dalam ikhtiar menurunkan angka perkawinan usia anak dan stunting tersebut, melalui kerja sama, pertemuan akademik, baik melalui KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) pada generasi muda, juga bisa dalam format KKN tematik, dan pengabdian kepada masyarakat lainnya.

Melalui moto Unggul dan Malaqbiq, Dr. Napis Djuwaini, MA, bertekad membawa kampus muda ini unggul atau terdepan dengan spirit kearifan lokal, malaqbiq, yang menurutnya, warga Majene dan Sulbar, harus santun dalam bertutur, bersapa, bersikap, dan menghormati siapapun.

Citra malaqbiq ini, yang dijunjung tinggi, dan siap mengantar STAIN menjadi IAIN yang tidak lama akan menjadi ”mercusuar” di wilayah timur Indonesia.

IAIN juga bisa menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik kabupaten Majene maupun BAZNAS Provinsi Sulawesi Barat, untuk mengelola pendistribusia zakat produktif, sebagaimana amanat zakat mal menurut ‘Umar bin al-Khaththab ra dalam Mausu’ah Fiqh ‘Umar bin al-Khaththab, adalah untuk merubah mustahik (yang memungkinkan) menjadi muzakki. Karena itulah, zakat sebaiknya didistribusikan melalui BAZNAS atau OPZ yang dibentuk oleh masyarakat dan legal.

Selamat Ultah ke-4 STAIN Majene, semoga segera beralih status menjadi IAIN, karena masyarakat Sulawesi Barat dan Indonesia, menanti kiprah dan pengabdianmu. Bravo STAIN Majene. Allah al-musta’an.  Hotel Abrar Majene (6/11/2019). (aa)

*) Prof Ahmad Rofiq, Guru Besar UIN Walisongo Semarang, Guru Besar Unisulla Semarang, pengurus Masjid Agung Jawa Tengah, Waketum MUI Prov Jawa Tengah, dan Direktur LPPOM MUI Jawa Tengah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

TERBARU

LAINNYA