Kamis, 13 Mei 2021

Soal Pertanahan Sudah Sesuai UU Keistimewaan DIY

SMOL.ID, YOGYAKARTA РDewan Pimpinan Rakyat Daerah (DORD) DIY, tegaskan bahwa urusan pertanahan dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY sudah susai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan itu di Yogyakarta, kemarin. Menurutnya, pertanahan merupakan salah satu urusan keistimewaan sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU Keistimewaan DIY No. 13/2012. Sebagaimana diketahui bahwa UU No. 13/2012 tentang Keistimewaan DIY disusun berdasarkan dan berpedoman pada Pasal 18 UUD NRI 1945.

Undang-Undang Keistimewaan DIY Nomor 13/2012, menurut Eko Suwanto, yang juga duduk sebagai Ketua DPC PDIP Kota Yogyakarta, tidak bertentangan dengan UU Pokok Agraria.

Dalam pelaksanaan urusan pertanahan telah disusun dan disahkan Perdais 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Termasuk telah diterbitkan Pergub 33, 34 dan 35 Tahun 2017.

Eko Suwanto menambahkan, sekaligus menegaskan berdasarkan perspektif yuridis konsitusi diatas maka dapat di simpulkan bahwa urusan pertanahan sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 13/2012 tentang Keistimewaan DIY sudah sesuai UUD NRI 1945.

“Kita mengajak semua pihak, khususnya Generasi Muda saat ini untuk berkomitmen menghormati UU No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY termasuk peraturan pelaksanaannya dan senantiasa menghormati sejarah lahirnya Keistimewaan DIY, sesuai pesan Bung Karno, Jangan Sekali kali Melupakan Sejarah”. kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Eko Suwanto. (Sugiarto)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

TERBARU

LAINNYA