Kamis, 13 Mei 2021

Perguruan Tinggi Harus Jadi Penggerak Anti Korupsi

SMOL.ID, YOGYAKARTA – Perguruan tinggi harus menjadi motor penggerak anti korupsi. Untuk itu, perguruan tinggi harus bisa menginisiasi tata kelola kampus yang bebas korupsi dan menghasilkan lulusan yang bebas dari korupsi.

Rektor Universitas Janabadra, Dr Ir Edy Sriyono, MT mengatakan itu pada Seminar Nasional Anti Korupsi dengan tema ‘Membumikan Integritas Sebagai Tata Bilai Civitas Akademika Janabadra’ di auditorium kampus setempat, kemarin.

Seminar yang diselenggarakan Universitas Janabadra bekerjasama dengan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) menampilkan Sujarnako dari KPK, Zainal Arifin Mochtar, Dosen Fakultas Hukum UGM, dan Suryawan Raharjo, Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra/Ketua Lembaga Ombudsman Daerah (LOD).

Pilihan strategis yang dapat ditempuh, menurut Edy Sriyono, Perguruan Tinggi dalam memainkan perannya sebagai kontributor generasi anti korupsi.

Diantaranya, adalah menginisiasi mata kuliah yang mengandung muatan anti korupsi, mengawal kegiatan mahasiswa yang berlandaskan integritas, mendorong kampanye anti korupsi termasuk juga membumikan pendidikan anti korupsi untuk dosen.

Universitas Janabadra sebagai pengemban misi kebangsaan, lanjut dia, merasa terpanggil untuk terlibat secara aktif dan menjadi bagian dari gerbong perjuangan anti korupsi.

Sebagai universitas kebangsaan yang mendeklarasikan nilai anti korupsi dalam karakteristik insan Janabadra, yaitu jujur, adil, peduli, visioner, kerjasama, disiplin dan tanggungjawab, setidaknya lima dari tujuh karaketristik tersebut merupakan bagian dari sembilan nilai anti korupsi yang dicanangkan oleh KPK.

Sementara Sujanarko menyampaikan, materi Menuju Indonesia Bebas Korupsi  Bersama Perguruan Tinggi. Menurut Sujarnako, korupsi merupakan tindakan yang merusak pasar harga dan persaingan usaha yang sehat.

Selain itu, korupsi juga merusak proses demokrasi, pelanggaran hak asasi manusia, meruntuhkan hukum, menyebabkan kejahatan lain berkembang, menurunkan kualitas hidup/pembangunan berkelanjutan.

Kerjasama KPK dengan Perguruan Tinggi dilaksanakan dalam bentuk dukungan ahli, eksaminasi putusan kasus korupsi,  jurnal integritas, perekaman persidangan, pembentukan pusat studi anti korupsi, pembuatan kurikulum anti korupsi, dan lain-lain.

Sementara Suryawan Raharjo mengatakan, perguruan tinggi mempunyai peran strategis yang secara terstruktur ikut ambil bagian untuk melakukan upaya preventif terhadap potensi perilaku korupsi.

Untuk itu, perguruan tinggi harus membangun kurikulum yang memberikan pembelajaran tentang perilaku anti korupsi dan membangun pola pendidikan yang mengakar pada nilai integritas dan moralitas anti korupsi.(Sugiarto)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

TERBARU

LAINNYA