Pemkab Pati Siapkan Rp 139 M untuk Penanganan Virus Corona

86
Foto: Pemkab Pati bicara soal anggaran penanganan virus Corona, Kamis (16/4/2020). (Dok Setda Pati)

SMOL.ID, PATI – Pemerintah Kabupaten Pati akan menyiapkan anggaran Rp 139 miliar untuk penanganan virus Corona atau COVID-19. Anggaran itu akan dimanfaatkan guna penanganan wabah, termasuk dampak-dampaknya.

“Kita harus menyediakan alokasi anggaran penanganan COVID-19, baik pembelian APD (alat pelindung diri) maupun penunjang kesehatan, juga kebutuhan jaring pengaman sosial yang membutuhkan biaya hingga Rp 139 Miliar,” jelas Bupati Pati, Haryanto kepada wartawan di ruang Command Center Kabupaten Pati, Kamis (16/4/2020).

Haryanto mengakui sebelumnya ia telah membuat surat edaran agar seluruh Kepala OPD melakukan pergeseran anggaran, hingga Rp 32 miliar. Namun kemudian terbit SK Menteri Bersama, yaitu Mendagri dan Menteri Keuangan mewajibkan daerah refocusing anggaran hingga minimal 50 persen.

Ia menyebut beberapa pos kegiatan mengalami pengurangan diantaranya tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang telah dinaikkan bulan Februari, harus dikurangi hingga 40 persen selama masa pandemi virus Corona.

“Kemudian anggaran makan minum, lalu perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri kita ambil lagi, begitu juga sarana prasarana pengadaan mobil dan lain-lain kita ambil lagi,” tegasnya.

Menurut Haryanto, refocusing anggaran mendesak dilakukan oleh tiap OPD. Sebab, jika tak segera dilakukan, maka pengelolaan pergeseran anggaran dikhawatirkan justru berdampak kepada hal yang tidak diinginkan.

“Karena nanti tanggal 23 kalau tidak melaporkan secara resmi, kita justru dipotong sendiri dari pusat. Oleh karena itu kepala OPD yang bisa menentukan refocusing atau ditunda. Bila memang nantinya tidak digunakan akan dikembalikan di perubahan anggaran,” jelasnya.

“Kita utamakan undang- undang paling tinggi yakni keselamatan kepada masyarakat, sebab kalau anggaran dapat dialokasikan di lain kesempatan, akan tetapi kalau masyarakat kelaparan, sakit, perlu bantuan, ini harus diutamakan oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.(dtc/smol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here