Terkait Lelang Proyek UII, JGW Laporkan BP2JK Ke Kejati DIY

64
Direktur Eksekutif JGW, Muhammad Dadang Iskandar tunjukan surat laporan yang baru saja dikirim ke Kejati DIY. (Foto : Smol.id/Rangga Permana)

SMOL.ID – YOGYAKARTA – Terkait lelang proyek, Jogjakarta Government Watch (JGW) melaporkan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY.

Pelaporan dilakukan karena adanya dugaan tidak fair dalam penentuan pemenang lelang. JGW juga menduga penentuan pemenang tender proyek tidak sesuai aturan yang berlaku. Sehingga merugikan peserta lelang yang nota bone menaati aturan yang sudah ditentukan.

”Kami tidak sekadar melaporkan. Namun laporan kami juga dilengkapi bukti-bukti yang berhasil kami temukan,” kata Muhammad Dadang Iskandar, Direktur Eksekutif JGW usai menyerahkan berkas aduan di Kantor Kejati DIY, kemarin.

”Surat laporan beserta bukti-bukti temuan sudah kami serahkan ke Kejati DIY. Kami berharap, setelah mempelajari laporan kami Kejati DIY bisa langsung memproses yang bersangkutan.”

Lebih lanjut Dadang Iskandar menjelaskan, laporan ini dilakukan setelah sebelumnya ia mengirimkan surat aduan ke BP2JK DIY. Namun surat aduan itu tak mendapat tanggapan dari BP2JK DIY. Dalam temuannya JGW mengindikasikan sedikitnya ada dua kejanggalan dalam lelang sejumlah proyek di wilayah DIY.

Kedua tender lelang tersebut, masing-masing proyek embung UII tahap II di Pakem Sleman senilai Rp 6,9 miliar dan proyek pemeliharaan sabo dam Kali Boyong di Ngaglik Sleman nominal Rp 1,6 miliar. Namun dalam perjalanannya, JGW kembali menemukan lagi dua lelang yang mencurigakan.

Temuan baru tersebut, yakni pada lelang operasional pemeliharaan Selokan Mataram dengan angka sekitar Rp 710 juta, serta pembangunan rehab gedung Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) senilai Rp 1,9 miliar. Penentuan pemenang lelang dua proyek ini, menurut JGW juga sarat akan rekayasa.

“Kami menduga kuat telah terjadi proses-proses praktik tender lelang dan penentuan pemenang lelang yang curang. Kami menemukan empat tender lelang yang patut dipertanyakan,” jelas Dadang.

Menurut Dadang, dalam penelusurannya, lembaga swadaya masyarakat ini mendapatkan temuan di antaranya yakni pemenang lelang diduga merupakan perusahaan abal-abal.

Selain itu, pemenang empat tender tersebut diketahui merupakan perusahaan kecil dengan reputasi yang belum teruji khususnya dalam menggarap proyek-proyek besar pemerintah.

Keempat pemenang lelang tersebut, lanjut Dadang Iskandar telah diumumkan pada Sabtu (20/06l) lalu. Saat ini proses memasuki masa sanggah lantaran banyak peserta lelang lain yang melayangkan protes maupun aduan.

Sementara Kepala BP2JK, Yanuar Munlait ketika dimintai keterangan wartawan mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan data dan mengklarifikasi kepada pokja dan tim peneliti.

Hal tersebut nantinya akan segera dilaporkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pihak yang berwenang menangani pengaduan terkait Pengadaan Barang atau Jasa (PBJ).

“Karena hal ini merupakan pengaduan, tidak menghentikan proses PBJ yang sedang berlangsung,” katanya.

Menanggapi laporan yang dilakukan JGW, ia mengaku hingga saat ini belum ada panggilan dari pihak Kejati DIY. (Rangga Permana – aa)

Tinggalkan Balasan