Soal Hoaks Pungutan Rp 87 Miliar, Rektor Undip Akan Lapor Polisi

51
Rektor Undip, Prof Yos Johan Utama (Angling Adhitya Purbaya)

SMOL.ID – SEMARANG – Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Prof Dr Yos Johan Utama SH MHum menyatakan tengah mengkaji dan mempertimbangkan membawa kasus penyebaran hoax adanya pungutan Rp 87 miliar dalam proses penerimaan mahasiswa baru yang beredar di media sosial dan diikuti media massa ke ranah hukum.

”Hal ini kami lakukan karena apa yang telah dilakukan pelaku penyebaran sangat merugikan institusi dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) Undip,” tegas Rektor Johan Utama dalam rilis yang dikirim ke redaksi SMOL.ID, Senin (24/8/2020).

Rektor Undip memastikan bahwa kabar yang disebarkan tersebut tidak benar. ”Suatu kebohongan kepada publik yang merugikan Undip.”

Unggahan yang berawal dari sebuah akun yang memasang format kartu bukti kelulusan yang tidak sesuai dengan format resmi yang dikeluarkan oleh Undip.

”Postingan itu sangat menyesatkan, sehingga Undip memastikan akan membawa masalah tersebut ke ranah hukum,” tegasnya.

Menurut Prof Dr Yos Johan Utama, langkah hukum diperlukan agar diperoleh kepastian apa yang sesungguhnya terjadi terkait penyebaran berita bohong di media sosial dan media massa.

”Ada beberapa indikasi awal yang membuat Undip melihat ada keganjilan-keganjilan yang menyertainya. Tunggu laporan kami ke polisi. Biar tidak menjadi fitnah, semuanya kami laporkan lengkap dengan data-datanya.”

Adanya keganjilan-keganjilan dalam proses penyebaran hoax, membuat pilihan melapor ke pihak yang berwajib menjadi pilihan. Apalagi ada kecurigaan tentang upaya mendiskreditkan Undip sebagai suatu institusi pendidikan.

”Kita tidak bisa menduga-duga. Karena ini negara hukum, yang terbaik adalah dilakukan proses hukum supaya semuanya menjadi terang benderang.”

Tim Hukum UNDIP yang didukung para ahli IT dan ahli komunikasi sudah melakukan pengkajian dan analisa dan memberikan rekomendasi langkah yang perlu diambil universitas sebagai institusi menghadapi tindakan penyebaran hoax yang merugikan nama lembaga.

Yos memastikan arah rekomendasinya sudah jelas, yaitu memproses secara hukum.

“Kita tidak akan diam saja. Ini masalah serius, tidak boleh orang bermain-main sesukanya. Kalau dibiarkan, bukan hanya Undip yang dirugikan. Semua juga akan dirugikan,” katanya.

Yang pasti, Undip sudah menunjuk tim untuk menindak-lanjuti kasus penyebaran hoax agar bisa diproses sampai tuntas. Dijadwalkan Senin (24/8/2020) laporan resmi ke polisi akan dilakukan.

”Jadi silakan ikuti prosesnya. Dari kami jelas, proses hukum. Selanjutnya kita serahkan dan percayakan ke penyidik Polri yang saya yakin akan menanganinya sesuai aturan hukum yang ada.” (Ali Arifin – aa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here