“Hilangkah” Nurani “Sebagian Besar” Wakil Rakyat?

335

Oleh: Ahmad Rofiq

SMOL.ID – Energi sebagian besar mahasiswa, buruh, dan masyarakat, dua hari terakhir ini, tersedot untuk aksi demo dan menyampaikan aspirasi kepada para wakilnya yang dipilih dalam pemilu legislatif yang lalu.

Pasalnya, setelah muncul reaksi massal terhadap draft RUU Haluan Ideologi Pancasila, yang paling hangat adalah pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang menurut Prof. Dr. KH. Said Agil Siradj, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, sarat dengan muatan-muatan yang “mezalimi” rakyat.

Hingga tulisan ini dibuat, mahasiswa dan para buruh di seluruh Indonesia, berdemonstrasi menyampaikan aspirasi sejak 7/10/2020 hingga hari ini masih berlangsung.

Apakah “sebagian besar” para wakil rakyat itu sudah “kehilangan” nurani mereka, sehingga “nekad” mengesahkan di tengah malam hari?

Tidak ada lagi keberpihakan kepada rakyat atau konstituen yang diwakilinya, dan lebih mementingkan kepentingan para “cukong” yang sudah berhasil membuat “perangkap” para wakil rakyat itu, sehingga mereka tega “menggadaikan kedaulatan”-nya, dan cenderung “menyakiti” hati dan perasaan rakyatnya. Kalimat negara “demokrasi” sudah bermetamorfosis menjadi negara “cukongkrasi”, semoga saja segera ada tindakan nyata untuk rujuk kepada demokrasi.

Di mana rakyat dinomorsatukan, katimbang para cukong yang ingin memaksakan kehendak mereka.

Ada kejadian yang lebih ironis lagi, ketika dalam sidang paripurna, ada anggota dari partai tertentu yang menyampaikan pendapat, kamera menyorot bisik-bisik pimpinan sidang, dan kemudian ketua “mematikan” microphon” dan sekaligus “menghentikan” usulan anggotanya.

Itu pun, disahkan di tengah malam, yang pada umumnya warga negara ini, sedang istirahat atau tidur malam. Semoga saja, pertimbangan waktu tengah malam tersebut, terus disambung dengan shalat malam atau tahajud bagi anggota yang Muslim-Muslimah.

Sidang juga diwarnai “walk-out” dari partai tertentu, yang sebenarnya sejak awal sudah keberatan dan tidak setuju RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini dibahas, apalagi masih dalam suasana pandemi Covid-19 yang masih tinggi.

Kalau pun, pemerintah mempunyai misi dan kepentingannya yang tentu, sebagaimana disampaikan oleh Menkopolhukam dan didampingi Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, dan Mendagri, yang notabene berbeda dengan aspirasi dan respon rakyat, dan bahkan ormas Islam besar NU, Muhammadiyah, dan MUI, sudah menyampaikan keberatannya sejak lama, tampaknya tidak atau kurang dilakukan dialog atau sosialisasi yang melibatkan partisipasi publik secara wajar.

Tampaknya, rakyat “sengaja” dikondisikan, untuk tidak lagi memiliki kepercayaan kepada para wakil rakyat yang semula mereka pilih pada pemilu legislatif.

Maka Menkopolhukam pun, cenderung agak “menyalahkan” rakyat yang memilih para wakilnya, mengapa tidak bisa membawa aspirasi mereka? Ini diperburuk dengan “keluhan” Sebagian wakil rakyat, yang katanya dalam persidangan itu, tidak mendapatkan naskah RUU yang disahkan.

Jika para wakil rakyat itu, memberikan contoh bahwa proses dan pengesahan RUU Cipta Kerja, sengaja tidak melibatkan partisipasi masyarakat atau publik, maka dapat dan sangat patut diduga, bahwa karakteristik produk hukum dari UU Cipta Kerja ini, berwatak “otoriter” dan menafikan masukan yang sudah disampaikan oleh ormas Islam, seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan elemen masyarakat lainnya. Ini dibuktikan adanya penolakan secara massif dari mahasiswa dan para buruh di seluruh Indonesia.

Lebih dari itu, news IDtoday (8/10/2020) merilis bahwa Guru Besar hingga Dosen 67 Perguruan Tinggi menolak UU Cipta Kerja. Prof. Susi Dwi Harijanti (Unpad) menilai “sebuah pekerjaan politik yang dilakukan pada waktu tengah malam seringkali berdekatan dengan penyimpangan dan menjungkirbalikkan perspektif public terhadap gambaran kinerja DPR dan Pemerintah, terhadap pembentukan peraturan atau pembentukan undang-undang”.

Ditambahkan “biasanya DPR dan Pemerintah lamban dalam membuat undang-undang, bahkan UU yang jelas-jelas dibutuhkan oleh rakyat malah ditunda pembahasannya. Kenapa UU Ciptaker yang prosedur dan muatannya banyak bermasalah harus terburu-buru disahkan bahkan sampai menyita waktu istirahat para anggota dewan dan Menteri-menteri yang terhormat”?

Bahwa Menkopolhukam menyodorkan, silahkan yang tidak mau menerima UU Ciptaker, mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, tentu ini berbeda. Karena hak demokrasi rakyat dan buruh, apalagi banyak mahasiswa yang kena sasaran pemukulan para petugas, tentu ini amat sangat disayangkan.

Karena mereka, merasa tidak dilibatkan, dalam menentukan “masa depan” para mahasiswa ketika nanti mereka lulus dan para buruh dalam mendapatkan pekerjaan. Apalagi maaf, mudah-mudahan ini terjadi, para hakim Mahkamah Konstitusi pernah ada yang “meminta maaf” karena ternyata putusannya keliru, sementara putusan MK bersifat final dan mengikat”.

Pertanyaannya adalah, “hilangkah” nurani “sebagian besar” wakil rakyat? Semoga saja, tidak demikian adanya. Masyarakat tentu sudah pandai menilai para wakil rakyatnya di Senayan yang terhormat itu. Tidak ingatkah mereka, bahwa suatu saat mereka juga akan menjadi rakyat biasa, yang juga pada saatnya anak-anak mereka membutuhkan pekerjaan.

Apakah mereka tidak akan menyesal di masa-masa anak-anak mereka mencari pekerjaan. Sementara masyarakat Indonesia akan diperlakukan “maaf” — seperti kata Guru Besar ITS Prof. Daniel Mohammad Rosyid — sebagai “jongos” di negeri sendiri.

Akankah nasib UU Cipta Kerja – yang tampaknya pasti akan diajukan judicial review — akan “dimusnahkan” oleh sembilan orang hakim di Mahkamah Konstitusi, ataukah justru akan mendapat “amunisi” baru dari MK? Semoga di MK yang merupakan “benteng terakhir” keadilan di negeri ini, keadilan dan kejernihan hati nurani para hakim MK, masih ada keberpihakan kepada rakyat dan bangsa Indonesia ini. Allah a’lam. (aa)

*) Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, Guru Besar Hukum Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah, Direktur LPPOM-MUI Jawa Tengah, Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat, dan Anggota Dewan Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Pusat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here