Tanggapan Ganjar soal Nadiem Bolehkan Sekolah Tatap Muka

33
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Rabu (30/9/2020). Foto: Dok Humas Pemprov Jateng

SMOL.ID – SEMARANG – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memperbolehkan sekolah tatap muka di tengah pandemi virus Corona atau COVID-19 mulai 2020/2021. Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sekolah tatap muka memang memungkinkan namun dengan standar operasional prosedur (SOP) protokol kesehatan yang terkontrol.

Ganjar mengatakan sejumlah SMK dan SMA di Jateng sudah melakukan uji coba sekolah tatap muka. Sekolah tatap muka bisa dilaksanakan sesuai kondisi kasus Corona setempat dan juga SOP yang sudah disiapkan.

“SMK dan SMA sudah diuji coba. Kesiapan akan bergantung pada kondisi COVID dan SOP yang disiapkan,” kata Ganjar lewat pesan singkat kepada wartawan, Jumat (20/11/2020).

Ia menjelaskan SOP diberikan kepada dinas pendidikan setempat agar bisa dilakukan kontrol. Kemudian menurut Ganjar, dilakukan uji coba terlebih dahulu.

“Bisa, dengan syarat sekolah harus menyiapkan SOP dan diberikan kepada dinas P&K agar bisa dilakukan kontrol. Dimulai dengan uji coba dulu dengan kelas terbatas seperti yang dilakukan SMA dan SMK,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan terkait sekolah tatap muka di tengah pandemi. Nadiem kini memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai 2020/2021.

“Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya,” kata Nadiem Makarim dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Jumat (20/11).

Nadiem menyebut pihaknya sudah mengevaluasi hasil SKB empat menteri sebelumnya. Nadiem melihat situasi hari ini bahwa hanya 13 persen sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka dan sebesar 87 persen masih belajar dari rumah.

Nadiem menegaskan sekolah pembelajaran jarak jauh atau PJJ punya dampak negatif terhadap siswa maupun orang tua. Dampak itu termasuk psikososial.

“Mulai Januari 2021, ada tiga pihak yang menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka atau tidak. Yang pertama adalah pemdanya sendiri, pemda atau dalam situasi yang lain kanwil atau kantor Kemenag,” ucap Nadiem.

Nadiem menyebut pemberian izin pembelajaran tatap muka bisa dilakukan serentak maupun bertahap, tergantung kesiapan masing-masing daerah dan berdasarkan diskresi maupun evaluasi kepala daerah. Sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka harus melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat.

“Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021. Jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang, kalau siap melakukan tatap muka, harus segera meningkatkan kesiapannya melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun,” sebut Nadiem. (aa/smol/dtc)

Berita sebelumyaBPPTKG Catat Aktivitas Merapi: Intensitas Gempa Makin Intens
Berita berikutnyaSKT Kedaluwarsa, FPI Tidak Terdaftar sebagai Ormas di Kemendagri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here