Senin, 8 Maret 2021

OPM, BUGHAT, dan NKRI

Oleh Ahmad Rofiq

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai bersama ini, di usia yang melewati 75 tahun, ini sedang bersedih dan prihatin. Pandemi Covid-19 yang masih terasa gelap ujung selesainya, tetapi kasus warga yang terpapar, masih tinggi. Di Indonesia per-7/12/2020 Total kasus terpapar 576.000 (+6.089) ada tambahan 6.089 dalam 24 jam terakhir, Sembuh 475.000, dan Meninggal dunia 17.740 (+151). Di Jawa Tengah Total kasus 60.514, Sembuh 41.814, dan Meninggal dunia 2.462.

Masih tingginya yang terpapar covid-19 itu, ibu pertiwi dibuat schock oleh berita Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, yang dinyatakan tersangka oleh KPK, terkait “korupsi” dari dana bantuan sosial yang menggerogoti uang rakyat tidak kurang dari Rp 14.5 miliar. Begitulah petaka hawa nafsu serakah, yang tega “menjahati” warga yang hidup dalam kemiskinan dan kesusahan, diembat demi keuntungan pribadi. Ironisnya, belum genap dua minggu, setelah sebelumnya Menteri
Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, di Terminal 3 Bandara Soeta.

Yang lebih ironis, dan ini tidak bisa dianggap sepele oleh pemimpin NKRI, adalah “deklarasi kemerdekaan” Papua Barat oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan penetapan Benny Wenda sebagai “presiden sementara” (1/12/2020). Menko Polhukam, Mahfud MD, “Beny Wenda membuat negara ilusi. Negara yang tidak ada. Negara Papua Barat itu apa”? (3/12/2020). Statemen Menko Polhukam ini bisa difahami, akan tetapi negara yang punya apparat, kiranya tidak cukup hanya dengan statemen bahwa Benny Wenda “membuat negara ilusi”, tetapi perlu ada Langkah diplomatic dan hukum bagi para otak Gerakan separatis.

Media online tirto.id (3/12/2020) membuat headline “Benny Wenda ke Jokowi & Mahfud: Kedudukan Indonesia di Papua Ilegal”, ini agak “provokatif”, apalagi Benny Wenda sudah kegeeran minta ketemu RI-1 dalam posisi yang setara. Ini harus diwaspadai. Karena, tokoh separatis tidak sepatutnya ditempatkan sebagai tamu negara. Tepatnya, ia diperlakukan sebagai sosok subversive, atau meminjam terminologi Islam, disebut “bughat”.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tegas telah menutup peluang referendum Papua, dan memutuskan Papua merupakan bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat. Keputusan tersebut disampaikan Duta Besar/Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Dian Triansyah Djani di Jenewa, Hasan Kleib (15/9/2019).

Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan, pertama, status final Papua di dalam Indonesia berdasarkan uti possideti iuris NY Agreement 1962. Act of Free Choice 1969, dan resolusi GA PBB 2504 (XXIV) 1969. Kedua, PBB mendukung kedaulatan dan Integritas Wilayah Indonesia dan Isu Kedaulatan bukan suatu pertanyaan bagi PBB. Ketiga, PBB memahami adanya kelompok separatis yang terus menerus membuat berita hoax dan demo anarkhis dan tindak kekerasan (nasional.okezone.com, 15/9/2019).

Karena itu, pemerintah NKRI perlu melakukan langkah-langkah diplomasi dan hukum yang kongkrit dan tegas terhadap Beny Wenda dan juga negara kecil Vanuatu yang sering “usil” dan memprovokasi Gerakan separatis OPM. Bahkan seperti saran ketua MPR-RI Bamsoet, supaya Pemerintah melalui Menlu RI, melakukan Langkah diplomasi terhadap Inggris di mana Beny Wenda tinggal.

Polri memastikan akan menindak tegas siapa pun, baik itu individu maupun kelompok yang mengikuti jejak Pimpinan The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang hendak memisahkan diri dari Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono saat memberikan pernyataan sikap pemerintah bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (3/12/2020).

Tindakan subversi atau disebut dengan bughat, secara bahasa kata bughat adalah bentuk jama’ dari isim fa’il yang berasal dari fi’il yang berarti maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran dan zalim. Menurut istilah syara’ bughat adalah sekelompok orang yang melakukan pemberontakan terhadap imam atau pemerintah yang sah, dengan cara memisahkan diri, tidak mentaati perintah imam atau menolak kewajiban yang dibebankan kepada mereka.

QS. Al-Hujurat (49): 9 menegaskan: “Dan apabila ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Akan tetapi jika yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut Kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil”.

Karena itu, kita tunggu langkah pemerintah untuk menyurutkan dan menyadarkan kembali kelompok separatis itu, agar mereka memahami hukum internasional dan fakta historis bahwa Papua Barat adalah bagian integral dari NKRI. Kemajemukan adalah khazanah kekayaan dan kebhinnekaan bangsa ini, tetapi gerakan separatis manapun, harus diselesaikan dengan tegas, manusiawi, dan adil. Semoga NKRI tetap utuh karena itu adalah buah dari perjuangan Panjang dan pertumpahan darah para syuhada’ bumi pertiwi ini. Semoga separatisme yang mengganggu keutuhan NKRI, tidak ada lagi, dan mereka kembali ke pangkuan NKRI. Allah a’lam bi sh-shawab.

Ngaliyan, Semarang, 7/12/2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

TERBARU

LAINNYA