Minggu, 28 Februari 2021

PHRI Jateng Berharap PPKM Tidak Diperpanjang

 

smol.id-SEMARANG-Para pengusaha yang tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran  Indonesia (PHRI) Jawa Tengah berharap agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak diperpanjang.

Alasannya, sekarang tidak ada lagi cashflow, khususnya bagi hotel-hotel yang terpuruk sejak adanya Pandemi Covid-19.

Maka, jika pemerintah memperpanjang lagi dua minggu, hotel-hotel bisa gulung tikar dan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja masal.

Ketua PHRI Jateng Heru Isnawan menyampaikan itu kepada smol.id menanggapi pemerintah yang memutuskan memperpanjang kembali PPKM.

Keputusan melalui Surat Edaran Nomor 903/145/SJ itu,  diumumkan Rabu 20 Januari 2021 oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Syafrizal.

Dalam Surat Edaran tersebut pemerintah memutuskan memperpanjang Kembali PPKM dari 26 Januari hingga 8 Februari 2021.

PHK Massal

Lebih lanjut Heru mengatakan, sejak awal Pandemi hingga kini penghasilan hotel sangat-sangat minim. Pembatasan yang dilakukan akhir tahun kemarin, yang biasanya merupakan masa panen bagi hotel, juga menyebabkan hotel-hotel kolaps.

‘’Kalau PPKM diperpanjang lagi, bisa mengulang peristiwa di awal pandemi, di mana 30-an hotel berbintang di Jateng tutup. Hotel-hotel yang masih ada pun, buka dengan  pengoperasian terbatas, hanya sekadar untuk bertahan agar tidak terjadi PHK masal,’’ paparnya.

Dikatakan pula, PHRI bersama banyak asosiasi pariwisata terus melobi dan memberikan masukan serta menyakinkan pemerintah, bahwa PPKM bukan berarti harus membatasi kegiatan bisnis pariwisata, khususnya perhotelan dan restoran. Karena bukti 10 hari masa PPKM saat ini, tidak bisa meredam laju penambahan pasien Covid-19.

Menurut dia, Pemerintah harusnya lebih memperhatikan masyarakat yang abai atau capek menjalankan Protokol Kesehatan (3M).

‘’Ini yang harus jadi perhatian lebih, khususnya pemerintah di kecamatan atau pedesaan, karena masih ditemukan masyarakat yang tidak disiplin menerapkan prokes terserbut.

Heru menambahkan, hotel-hotel telah mempersiapkan diri dengan standar CHSE, sesuai arahan Kemenparekraf, di mana di semua hotel diberlakukan prokes sangat ketat.

‘’Maka besar harapan kami PPKM/PSBB tidak diperpanjang lagi supaya tidak terjadi PHK masal terhadap ratusan bahkan ribuan pekerja hotel dan restoran di Jateng.’’

Dia juga mengungkapkan, saat ini justru sektor pariwisata lah yang paling siap dan sudah sejak awal menjalankan Prokes dengan baik dan benar.

‘’Apalagi hotel-hotel juga sudah mendapatkan pelatihan dan sertifikat CHSE, maka harusnya sektor pariwisata tetap bisa berkegiatan selama menjalankan Prokes sesuai ketentuan,’’tuturnya.

Dia mengingatkan pula, selama ini pajak hotel dan restoran di Solo misalnya, menjadi penyumbang PAD terbesar bagi Pemerintah Kota Surakarta.

Heru berharap mudah-mudahan pemerintah mau mendengar dan  bisa mencarikan solusi yang baik. Tidak hanya membuat aturan pembatasan atau pelarangan saja.(eha)

 

 

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

TERBARU

LAINNYA