Kamis, 4 Maret 2021

Bupati Boyolali Manut PPKM Jawa-Bali Diperpanjang

SMOL.ID, BOYOLALI – Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sebagian Jawa dan Bali diperpanjang hingga 8 Februari 2021. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali siap mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk mengendalikan persebaran virus Corona itu.

“Manut wae (saja),” kata Bupati Boyolali, Seno Samodro, saat dihubungi melalui telepon, Jumat (22/1/2021).

Hal itu disampaikan Seno saat dimintai tanggapan terkait perpanjangan PPKM di sebagian Jawa-Bali. Untuk diketahui, Boyolali termasuk dalam eks Karesidenan Surakarta atau Solo Raya yang menerapkan PPKM di Jawa Tengah.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali Masruri mengatakan pihaknya bakal menggelar rapat evaluasi PPKM pada Senin (25/1) mendatang.

“Rapat evaluasi Senin (25/1), nanti akan diperpanjang atau tidak. Kemungkinan diperpanjang,” kata Masruri, kepada para wartawan ditemui usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Boyolali, kemarin.

Pihaknya mengaku masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait perpanjangan PPKM pada 26 Januari-8 Februari itu. Sebab, surat itu nantinya bakal menjadi pijakan Pemkab Boyolali memperpanjang PPKM di wilayahnya.

“Tergantung suratnya dari atas (pusat) ada tidak. Kalau tidak ada suratnya, saya juga tidak mengikuti. Kan harus ada dasar hukumnya. Kalau hanya konferensi pers itu tidak bisa jadi dasar hukum,” terang Masruri.

Sementara itu, Kasi Penindakan Satpol PP Boyolali, Tri Joko Mulyono mengungkap selama PPKM tahap pertama ini, pihaknya belum melakukan penutupan tempat usaha, baik untuk warung makan maupun PKL. Selama ini para pelanggar jam operasional PPKM, baru disanksi ringan.

“Sesuai dengan peraturan kemarin itu kan Pukul 19.00 WIB. Sampai pukul 21.00 WIB (masih boleh buka) diperbolehkan take away atau dibawa pulang. Jadi kita ambil alat berdagangnya, misalnya kursi, meja, sendok. Nah itu agar si pemilik warung, mereka bisa (tetap) melakukan kegiatan usahanya (melayani pembeli) dengan cara dibawa pulang atau dibungkus, dan itu tentunya juga dibatasi sampai jam 9 (Pukul 21.00 WIB),” ujar Tri Joko Mulyono, di kantornya.

Tri menerangkan alat berdagang yang disita saat razia itu boleh diambil pemiliknya usai 25 Januari 2021 mendatang. Dia memastikan para pelanggar tidak akan dikenai denda administrasi.

“Jadi kalau sampai penutupan kegiatannya (tempat usaha) sampai saat ini belum, karena di Kabupaten Boyolali itu relatif bagus. Bagaimana kerja sama masyarakat menyambut terkait dengan PPKM, saya akui masyarakat relatif kooperatif, relatif bisa bekerja sama dibanding daerah lain. Artinya kita sebagai petugas juga tidak harus melakukan suatu kegiatan yang sampai menimbulkan tindakan represif,” jelasnya.

Dia juga melaporkan selama razia PPKM petugas gabungan telah membubarkan sejumlah kerumunan. Dia memastikan razia selama PPKM tidak hanya menyasar tempat usaha semata.

“Tidak hanya kerumunan di warung saja, kemarin di tempat basket kita juga kita lakukan pembubaran, karena jam 10 (malam) masih aktif. Di situ banyak terjadi kerumunan, akhirnya kita lakukan tindakan untuk dibubarkan, termasuk yang ada di futsal. Jadi bukan hanya tempat-tempat usaha saja, tapi tempat-tempat di mana yang dapat menimbulkan kerumunan,” urainya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

TERBARU

LAINNYA