Beranda News Semarang Lantik Kepala Daerah Baru, Ganjar Kutip Batas Kekuasaan Presiden

Lantik Kepala Daerah Baru, Ganjar Kutip Batas Kekuasaan Presiden

0
Lantik Kepala Daerah Baru, Ganjar Kutip Batas Kekuasaan Presiden
Ganjar Pranowo saat melantik 17 kepala daerah baru di Jateng. (Foto: Humas Pemprov Jateng)

SMOL.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan kepala daerah yang baru dilantik agar menjaga integritas demi rakyat dan tidak terlibat masalah hukum. Selain itu ia juga menegaskan tetap jaga keharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya.

“Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa,” kata Ganjar mengutip pesan Bung Karno saat melantik para kepala daerah di Gedung Gardhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (26/2/2021).

Ganjar berpesan jabatan yang diemban merupakan mandat dan tuannya adalah rakyat. Maka menurutnya sekarang saatnya menjalankan visi misi yang disebut saat kampanye Pilkada Serentak 2020 lalu.

“Reformasi birokrasi menjadi sangat penting dilakukan saat ini, maka saya tadi titipkan itu. Saya katakan, buat saya jabatan ini cuma mandat saja, tuannya ya rakyat. Sehingga mereka diharapkan mengerti dan bekerja sesuai apa yang menjadi visi misinya dulu. Sekarang saatnya dieksekusi,” jelasnya.

Ganjar Pranowo juga meminta koordinasi soal penanganan bencana. Salah satunya yaitu banjir, daerah hulu ikut membantu seperti Kabupaten Semarang agar menjaga resapan air agar tidak ada banjir kiriman ke Kota Semarang yang ada di hilir.

“Seperti Kabupaten Semarang, saya tadi minta dikuatkan penghijauan di sana. Semua harus bekerja untuk mitigasi bencana, karena BMKG sudah mengingatkan kita cuaca ekstrem dan diminta semua siaga,” tegasnya.

Hal hal lainnya yang perlu diperhatikan menurut Ganjar antara lain soal isu lingkungan, perempuan dan anak, hingga pembuatan kanal aduan online.

“Soal lingkungan, isu perempuan, anak dan difabel juga mesti dikelola secara khusus karena mereka membutuhkan afirmasi. Saya juga meminta buat kanal aduan online, karena pengaduan konvensional rakyat takut. Tidak hanya Bupati/Wali Kota pribadi, tapi semua OPD harus membuka kanal aduan itu agar masyarakat gampang untuk mengadu,” ujar Ganjar Pranowo.(lin/smol/dtc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here