Rabu, 21 April 2021

Terkena Refocusing, Tambahan Penghasilan PNS Karanganyar Turun

SMOL.ID – KARANGANYAR – Nasib kurang baik dialami PNS Karanganyar. Dana TPP (tambahan penghasilan pegawai) yang diterima tiap bulan sejumlah ratusan ribu, jutaan sampai puluhan juta bakal turun seiring dengan adanya perhitungan baru indeks TPP tersebut yang lebih rumit.

‘’Ada aturan baru yang sedikit rumit sehingga jumlahnya diperkirakan akan sedikit turun. Ditambah lagi sekarang ini ada pengurangan DAU (Dana Alkasi Umum) dan juga refocusing, maka pendapatan daerah secara keseluruhan turun,’’ kata Sekda Sutarno, Kamis (4/3).

Adanya penurunan DAU itu maka mohon permakluman jika TPP harus turun. Logikanya, pendapatan daerah turun, jadi tambahan penghasilan pegawai masih sama saja. Wajar apabila terpaksa turun. Saat ini Setda sedang menyelesaikan perhitungan TPP tersebut, karena sedikit rumit sehingga sampai saat ini belum bisa turun.

Yang juga terkena imbas dari adanya refocusing dan pengurangan dana itu adalah ADD (Alokasi Dana Desa) yang juga masih diperhiungkan ulang. Sehingga mereka belum gajian. Termasuk mereka harus ‘nalangi’ dana untuk membayar iuran BPJS karena oleh Depdagri iuran BPJS harus ditanggung daerah.

Kurniadi Maulato Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) memberikan keterangan lebih rinci soal TPP dan gajian Kades tersebut. TPP saat ini memang baru Sragen yang sudah terbayarkan, lainnya belum menyelesaikan perhitungan baru yang memang lebih rumit. Karena dananya banyak yang dikurangi, Karanganyar ada Rp 30-an miliar yang dikurangi dari DAU serta harus refocusing dana sejumlah 8 persen dari DAU yang jumlahnya Rp 70-an miliar, maka TPP besar kemungkinan berkurang.

Terkait kades yang belum gajian sejak Januari tahun ini, dia mengatakan, ADD baru dalam proses dan perhitungannya memang baru turun. Karena pemkab harus menghitung ulang ADD (Alokasi Dana Desa) itu sehingga gajian ikut telat. Sebab gaji kades diambilkan dari komponen ADD.

Sedangkan iuran BPJS kades, tahun lalu memang diambilkan dari dana desa. Namun turun aturan baru BPJS harus ditanggung pemkab. Sehingga dana itu baru bisa dianggarkan mulai perubahan APBD nanti, dan selama belum dianggarkan, mau tidak mau kades harus ‘nomboki’ dulu dengan dana pribadi.

Ada sekitar Rp 2,0 miliar dana untuk BPJS yang baru dianggarkan nanti dalam perubahan. Sebab aturan baru turun setelah APBD ditetapkan sehingga harus disusulkan nanti di perubahan, sekitar September.

Dia mengatakan, dana sebetulnya sudah ada di BKD sebagai kas daerah, namun karena semua perhitungan dana itu belum rampung, maka mau tidak mau semua terpulang pada OPD yang harus menunggu Perbup untuk mencairkan dana setelah selesai dihitung ulang.(joko dh/aa/smol)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

TERBARU

LAINNYA