Rabu, 23 Juni 2021

Sertifikasi Halal is LPPOM-MUI?

Oleh: Ahmad Rofiq*)

SMOL.ID – Judul tulisan ini semula mau ditulis “Halal is LPPOM-MUI”? Karena berpotensi mengundang kesalah-pahaman dan sekaligus “menyimpan” sedikit “keangkuhan” bahwa judul pun ditambah dengan “sertifikasi” menjadi seperti tertulis.

Sejak lahir UU No: 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), kewenangan untuk melakukan JPH merupakan tanggung jawab pemerintah.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) telah melakukan inisiasi dan menjalankan amanat sertifikasi halal terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika ini selama 30 tahun lebih.

Selama tiga dasa warsa tersebut, industri dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) belum atau tidak ada kewajiban, karena memang belum ada regulasi yang mewajibkannya secara mandatory.

Apabila industri dan UMKM itu mengajukan sertifikat halal, itu dilakukan secara sukarela (voluntary). LPPOM-MUI sendiri juga dalam posisi untuk melayani mereka yang mengajukan sertifikat halal.

Memang terkesan agak aneh, di negara yang bagian terbesar memeluk agama Islam, akan tetapi perlindungan konsumen dari sisi kehalalan produk, lebih dipercayakan kepada pemahaman agama masing-masing rakyatnya. Mungkin memang jalannya sejarah soal kepastian kehalalan produk, harus melewati proses demikian.

“Halal is My Lifestyle” adalah moto dan tagline LPPOM untuk mengampanyekan, menyosialisasikan, dan membangunkan kesadaran akan pentingnya masyarakat untuk mengonsumsi produk yang jelas kehalalannya.

QS. Al-Baqarah (2): 168 menegaskan: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Ayat ini menyapa seluruh manusia, bukan hanya yang Muslim saja, karena sesungguhnya agama apapun menganjurkan pemeluknya, untuk mengonsumi makanan, minuman, dan produk lainnya yang halal.
Mengapa, karena yang halal (dihalalkan) itu baik, mashlahat, dan menyehatkan manusia.

Sementara yang haram (diharamkan) tidak baik dan mendatangkan madharat (QS. Al-A’raf (7): 157). “(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.   

Bangsa ini kiranya perlu banyak bersyukur, karena setidaknya dari “perjuangan” LPPOM-MUI dan didukung oleh para pengusaha besar dan UMKM, budaya dan trend halal di masyarakat, tumbuh dan berkembang dengan baik. Bahkan barang gunaan pun, seperti kulkas dan fashion pun, mereka perlu mendapatkan sertifikat halal. Bahkan label halal pun, para pengusaha dan UMKM, tampaknya mereka ini, berharap agar label halal tidak dirubah secara frontal, karena “identitas halal” atau label halal, itu identik dengan logo halal yang selama 30 tahun lebih familier di kemasan produk yang beredar.   

Pada kesempatan rapat koordinasi antara BPJPH, LPPOM, dan Komisi Fatwa MUI seluruh Indonesia, saya ditugasi merumuskan rekomendasi hal-hal strategis terkait alih-wewenang dari LPPOM-MUI ke BPJPH.

Karena LPPOM-MUI ini harus menjadi contoh dan teladan masyarakat dalam mematuhi ketentuan UU dan regulasi lainnya, maka di antaranya mengusulkan dan tampaknya disepakati bahwa Logo dan/atau Label Halal, supaya tidak banyak berubah, tetap format lingkaran, dengan komposisi di dalam tengah ada tulisan Halal (Huruf Arab), di bawahnya ada tulisan Halal-Indonesia dibingkai dalam Segi Empat Diagonal, kemudian dilingkari tulisan Majlis Ulama Indonesia (Huruf arab melingkar dengan khat yang khas Tsulutsi), kemudian tulisan latin di lingkaran luar – yang semula Majelis Ulama Indonesia – diganti dengan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Alasannya, karena bisa dimaknai, bahwa tulisan Halal di dalam, itu dimaknai bahwa Kehalalan produk, bisa ditetapkan, karena ada Fatwa Halal dari MUI, namun penanggung jawab JPH adalah Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia.

Sekaligus juga, bisa menunjukkan adanya hubungan simbiotik-mutualistik antara Ulama dan Umara. Bahwa dalam perkembangannya, pendaftaran dan penerbitan sertifikat halal menjadi wewenang BPJPH, karena itu amanat regulasi harus dipatuhi.

Yang jelas, hingga tulisan ini dibuat, pelaksanaan audit produk masih diamanatkan oleh BP-JPH kepada LPPOM-MUI sebagai LPH yang berpengalaman tiga dasawarsa, dan juga sudah melayani sertifikasi halal secara on-line.

Jadi kalau ada pihak yang menggaungkan, “Halal is LPPOM-MUI” atau “Sertifikasi Halal is LPPOM-MUI?” adalah wujud spirit dan semangat “keluarga besar” LPPOM-MUI, yang sudah diamanati oleh masyarakat industry dan UMKM.

Semoga pengabdian dan pelayanan umat melalui khidmat LPPOM-MUI dalam menumbuh-kembangkan budaya dan tren halal di tanah air dan bahkan di dunia, menjadi bagian amal shaleh dan penyempurnaan ibadah puasa.

Semoga LPPOM-MUI makin istiqamah. Kalau pun ada LPH dilahirkan, itu adalah bagian dari sunnatulllah, bahwa hidup ini harus berkontestasi dalam kebaikan, untuk menguji mana di antara kita yang paling baik amal perbuatannya, dan karena itu wajib fastabiqul khairat. Allah a’lam bi sh-shawab. (aa/smol)

*) Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, Guru Besar Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Tengah, Direktur LPPOM-MUI Jawa Tengah, Ketua II Bidang Pendidikan YPKPI Masjid Raya Baiturrahman Semarang, Ketua Bidang Pendidikan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Anggota Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Tengah, alumnus Madrasah Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus, Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat, dan Anggota Dewan Penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Pusat.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

TERBARU

LAINNYA