Selasa, 22 Juni 2021

LPPOM-MUI, BPJPH, dan Produsen Halal Dunia

Oleh: Ahmad Rofiq*)
SMOL.ID – Majalah Gatra edisi khusus lebaran 2021 membuat headline di covernya “Menuju Pusat Ekonomi Islam Dunia”. Di halaman 11-13, dimuat wawancara Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C) KH Ma’ruf Amin, berjudul “Kita Ingin Menjadi Produsen Halal Dunia”.

Obsesi Wapres sangat bisa difahami, karena selama ini Indonesia lebih banyak sebagai konsumen. Sementara potensi halal dunia, menurut Global Islamic Economy Report (GIER) mencapai US$ 2,1 triliun. Itu 10%-nya adalah konsumen Indonesia. 2023 akan naik menjadi US$ 3 triliun.

Melalui Peraturan Presiden No. 28/2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai komitmen pemerintah mengembangkan empat fokus di bidang ekonomi dan keuangan syariah, baik industri halal, pengembangan industri keuangan, dana sosial masyarakat, dan usaha-usaha berbasis Syariah (ibid., h. 12).

Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah (LEKSI) 2020 Bank Indonesia (BI) menyatakan, sector Halal Value Chain (HVC) 2016-2019 pasar HVC 23,30% terhadap PDB (Produk Domestic Bruto) menjadi 24,7% di 2019. Ada pertumbuhan sebesar 5,71% sedangkan PDB Nasional hanya 5,02%. Tahun 2020 ketika terjadi badai pandemic Covid-19, HVC turun hanya -1,72%, sedangkan PDB Nasional -2,07%. Pertumbuhan lebih tinggi, namun penurunannya lebih kecil.

Masih dalam laporan GIER Ekonomi Syariah Indonesia berhasil masuk peringkat keempat dunia. Urutan tiga teratas ditempati Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Ini signifikan dan meyakinkan, baik dari peringkat kelima 2019, dan peringkat 10, 2018. Indikator GIER ada enam, halal food, Islamic finance, muslim-friendly travel, modest fashion, pharma & cosmetics, dan media & recreation. Dalam katagori makanan dan minman (halal food) menjadi peringkat keempat, dari sebelumnya tidak masuk 10 besar. Kosmetik dan farmasi peringkat keenam, media dan rekreasi di peringkat kelima (Ibid.).

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) merupakan lembaga di bawah MUI yang sudah memiliki pengalaman tiga dasawarsa dalam menangani sertifikasi halal, di saat-saat masih berjalan sukarela (voluntary). 

Sayangnya, KH Ma’ruf Amin, hanya menyebut KNEKS, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI). Padahal UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengamanatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah merupakan organisasi atau badan baru, sebagai pelaksana Sistem Jaminan Halal di Indonesia. Pasal 5 UU JPH mengamanatkan: (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH. (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Untukmelaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.

Data negara pengekspor makanan halal teratas negara OKI (Gatra, 2021, 18) adalah:  Mesir US$ 95 miliar, Pakistan US$ 82 miliar, Amerika Serikat US$ 13,8 miliar, Brasil US$ 16,2 miliar, India US$ 16,2 miliar, Rusia US$ 16,2 miliar, Amerika Serikat US$ 13,8 miliar, dan Argentina US$ 10,2 miliar. Sementara data negara pasar konsumen makanan halal: Indonesia US$ 144 miliar, Bangladesh US$ 107 miliar, Nigeria US$ 83 miliar, dan Pakistan US$ 82 miliar (Ibid., h. 8).

Sampai tulisan ini disiapkan, BPJPH sendiri sedang menyiapkan kepala definitif, karena yang lama diberhentikan. Sementara LPPOM-MUI berdasarkan KMA No. 982/2019 masih diamanati pelaksanaan audit halal setelah UMKM atau industri mendapat surat pengantar dari Satgas BPJPH, sampai dengan penetapan Fatwa Halal (Halal Decree), yang dijadikan dasar oleh BPJPH mengeluarkan sertifikat halal.

Agar mimpi atau obsesi Wakil Presiden, Prof. KH. Ma’ruf Amin menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terbesar dunia, ada beberapa catatan penting untuk BPJPH. Pertama, segera menetapkan leading sector fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal UMKM.

Apakah menjadi tugas dan tanggung jawab sepenuhnya Kementerian Koperasi dan UKM mewakili dan mengambil tanggung jawab pemerintah. Kedua, segera realisasikan ratifikasi Sistem Jaminan Halal (SJH) atau HAS 23000. Tentu dengan fatsun dan tata krama hak intelektual LPPOM-MUI.

Ketiga, segera ratifikasi Cerol dan Si-Halal, agar layanan sertifikasi halal berjalan dengan cepat, lancar, dan biaya murah.
Keempat, segera tetapkan SOTK, SDM, dan infra-struktur satgas di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Kelima, tetapkan time-schedule target sertifikasi halal produk makanan dan minuman.
Kenam, lakukan Kerjasama dan penempatan BKO – atau Bawah Kendali Operasi – SDM LPPOM-MUI dalam percepatan pelaksanaan tugas BPJPH. Ketujuh, tuntaskan logo halal dengan menjaga prinsip al-muhafadhah ‘ala l-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi l-jadid al-ashlah artinya “menjaga nilai/spirit – baca logo – lama yang baik dan mengambil nilai/spirit dan logo baru yang lebih baik.
Saya mengusulkan logo tidak menghilangkan tulisan Arab khath Tsulutsi Majelis al-Ulama al-Indonesiy, di tengah ada persegi empat diagonal di dalamnya ada tulisan Halal (Arab) dan Indonesia (Latin), dan lingkaran luar tulisan diganti Kementerian Agama RI.

Saya yakin, ini usulan yang sangat realistik dan didukung Industri dan UMKM, tetapi spiritnya: Halal Arab dan Indonesia (BPJPH), tulisan Arab Majelis al-Ulama al-Indonesy (MUI-yang mengeluarkan Fatwa Halal), dan Kementerian Agama RI adalah pemerintah yang bertanggungjawab dalam Jaminan Produk Halal.

Semoga para pemangku kepentingan, khususnya yang melaksanakan amanat sebagai pimpinan BPJPH, dapat membaca dan mempertimbangkan penyelesaian berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi BPJPH ke depan. Allah a’lam bi sh-shawab. (aa/smol)    
*)Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., Alumnus Madrasah TBS Kudus, Guru Besar Hukum Islam Pascasarjana UIN Walisongo, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, Direktur LPPOM-MUI Jawa Tengah, Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Rumah Sakit Islam-Sultan Agung (RSI-SA) Semarang, Koordinator Wilayah Indonesia Tengah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat dan Anggota Dewan Penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Pusat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

TERBARU

LAINNYA