Minggu, 25 Juli 2021

Wakil Ketua DPRD Jateng: Sosialisasikan SKKH sebagai Salah Satu Syarat Penjualan Hewan Kurban

SMOL.ID – SUKOHARJO – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Dipl-Ing H Quatly A Alkatiri menyatakan bahwa berkurban adalah suatu hal yang diwajibkan bagi yang mampu.
”Mengapa diwajibkan bagi yang mampu, karena di sini ada dua hubungan yang ada di dalamnya. Yaitu, hubungan antara manusia dan Tuhan serta antarmanusia,” jelas Quatly Alkatiri dalam Dialog Parlemen Prime Topic “Jiwa Berkurban di Tengah Pandemi” di Best Western Premiere Hotel, Sukoharjo (18/6).
Dipl_Ing H Quatly A Alkatiri, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah.  (aa)
Dalam dialog tersebut hadir juga sebagai nara sumber Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Lalu Muhammad Syafriadi, dan Dr H Syamsul Hidayat MAg, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Pabelan, Kartasura.

Sementara itu Syamsul Hidayat menegaskan, bahwa dalam situasi pandemi ini, kemampuan yang diutamakan adalah membantu sesama yang terdampak covid.

”Lain hal jika kemampuan seseorang bisa lebih yaitu membantu masyarakat terdampak pandemi dan juga mampu melaksanakam ibadah kurban sesuai dengan syarat berkorban hewan yang sudah diatur dalam ketentuan syariat,” ujarnya.

Adapun Lalu Muhammad menyatakan dalam mengakomodir ibadah kurban mendatang ketersediaan hewan kurban yang dinyatakan memenuhi syarat ini sangat cukup untuk Jawa Tengah. Sehingga tidak perlu mendatangkan dari daerah lain.

”Hewan-hewan ini sesuai regulasi harus dilengkapi oleh SKKH dari kabupaten/kota yang mengeluarkan asal dari hewan tersebut. Bagi masyarakat yang ingin membeli hewan kurban berhak menanyakan SKKH pada penjualnya,” tegasnya.

Monitoring Lebih Ketat

Quatly menyarankan dalam hal monitoring kesehatan hewan dari pemerintah bisa lebih ketat memberikan pengawasan terhadap para penjual hewan.

”Bisa saja dinas lebih proaktif dalam mensosialisakan penggunaan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) sebagai salah satu syarat penjualan hewan kurban.”

Lalu Muhammad memberi penjelasan dalam penerapan sosialisasi SKKH nanti dinas akan turun ke lapangan bersama tim dokter hewan. Tim akan memeriksa secara langsung kesehatan hewan kurban dan memberikan SKKH di tempat bagi hewan yang dinyatakan layak menjadi hewan kurban.

‘Dalam pelaksanaan ibadah korban nanti, kami tetap harus mengedepankan protokol kesehatan. Menghindari kerumunan, menggunakan masker, atau jika perlu penyembelih nanti menggunakan APD,” tandasnya.

Syamsul Hidayat menambahkan terkait kesehatan hewan ini merupakan syarat yang mutlak. Apalagi di masa pandemi ini, tidak hanya hewan, bahkan penjual pun perlu dicek kesehatannya. Prokes tetap harus dijalankan. (adv)

TERKAIT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

TERBARU

LAINNYA